Banjir besar yang terjadi di wilayah kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak hanya mengganggu kehidupan perekomian masyarakat, namun sejumlah fasilitas pendidikan seperti gedung SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi mengalami kerusakan pondasi, bagian lantai, dan dinding. Juga terjadi kerusakan parah pada muebeler (berupa meja, kursi, lemari, rak buku dan berkas-berkas serta media pembelajaran).
Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat (DPPKB), Dr. H. Muhamad Ali., M.Psi, mengatakan bahwa banjir besar yang melanda wilayah sektor timur Provinsi Kalimantan Barat, telah merusak dan menghancurkan sejumlah fasilitas pendidikan berupa sarana prasararana pendidikan di wilayah yang terdampak banjir. Mengakibatkan sejumlah gedung sekolah seperti gedung sekolah. Akibatnya sejumlah kabupaten terpaksa meliburkan sekolah-sekolah karena gedung sekolah dan akses jalan masuknya terendam banjir sampai waktu
yang tidak ditentukan.
Sejumlah pihak memprediksi banjir besar yang melanda beberapa kabupaten di pedalaman Kalimantan Barat seperti kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan juga Kapuas Hulu diakibatkan karena tingginya intensitas curah hujan di daerah ini. Tingginya intensitas curah hujan di daerah ini menyebabkan meluapnya air sungai ke daratan sehingga menyebabkan banjir. Banjir juga disebabkan sungai-sungai di pedalaman Kalimantan Barat mengalami pendangkalan (sedimebtasi) akibat factor ulah manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam antara lain berupa penambangan bahan alam yang tidak terkendali, serta maraknya penebangan pohon sehingga tidak banyak lagi yang bisa mrnampung air, serta maraknya pembukaan lahan perkebunan dalam skala besar dan lain-lain.
Senada dengan pendapat di atas, Ketua DAS Kapuas Prof.Dr. Ir. Hardiansyah., M. Cam mengatakan bahwa beberapa faktor penyebab bencana ekologis ini, di antaranya: Akibat perubahan iklim efek dari la nina; Data dari BPDASHL, sungai Kapuas adalah satu dari 11 DAS bermasalah di Indonesia akibat tambang baik legal maupun illegal karna pengangkatan tak pernah ada pengerukkan di daerah Kalbar; Data dari BPDASHL, daya tampung DAS Kapuas hanya 12.000 M2 per detik. Sedangkan data BMKG curah hujan yang terjadi 2 minggu terakhir sebanyak 16.000 M2 per detik, sihingga ada 4000 M2 perdetik tidak bisa ditampung oleh DAS Kapuas sehingga meluap ke sejumlah wilayah; Data dinas LHK, ada 500 ribu HA kawasan hutan ditanam sawit itu ditanam di APL akbat kesalahan owner dalam hal ini bupati yang memberikan rekomendasi untuk pemberian ijin; Dari luas Kalbar sekitar 14.000 juta HA terdapat 1.5 HA produksi kritis terdapat di kawasan HTI karena tidak ditanam oleh ownwenya.
Guna mencegah dan mengantisipasi parahnya kerusakkan alam tersebut, masyarakat yang berada di daerah pedalaman tersebut perlu diedukasi antara lain dalam beberapa perilaku antara lain: Membantu menjaga kelestarian lingkungan, Melakukan penanaman pohon secara massal, Mencegah prilaku pembalakan hutan yang banyak dilakukan perusahaan besar dari luar, Mencegah prilaku penambangan bahan alam seperti penambangan emas tanpa ijin yang terjadi hampir sepanjang aliran sungai, Membiasakan perilaku tidak membuang sampah ke sungai dan terakhir, memasukkan isu lingkungan sebagai mulok (muatan local) ke dalam kurikulum pembelajaran.
Dengan terjadinya banjir besar yang menyengsarakan dan merugikan masyarakat baik secara material dan moral maka diharapkan pemerintah pusat serius mencari solusi jangka panjang sesuai dengan kewenangannya. Karena kebijakan penanganan jangka panjang pada umumnya berada pada kewenangan perintah pusat. Oleh sebab itu diperlukan perhatian dan kebijakan serius dari pimpinan pemerintah pusat. Harus ada political will yang benar-benar peduli dan memprioritaskan penanganan masalah banjir ini agar tidak berulangkali terjadi di masa yang akan datang.
