Dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat setidaknya menghadapi tiga tantangan atau masalah yang kompleks. Pertama, faktor gografis dan bentang alam yang luas menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan pendidikan didaerah. Hal ini berdampak pada (1). penyebaran tenaga kependidikan yang tidak merata disebuah wilayah, (2). penyebaran sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah dan penunjang pendidikan; (3). rentang kendali dan koordinasi yang terbatas karena faktor alam sepertidaerah yang terisolir karena infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga informasi terkini tentang pendidikan menjadi terhambat.
Kedua, faktor sumberdaya manusia. Faktor ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama, kuantitas: kekurangan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhikualifikasi tenaga kependidikan menjadi faktor permasalahan pendidikandi Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, kualitas: daerah yang terisolir sangat rentan akan kekurangan tenaga kependidikan yang sesuai kualifikasi pendidik dan jenjang kependidkan Strata 1 sesuai amanat UU N0 20 SISDIKNAS Tahun 2003dan UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Ketiga, faktor kebijakan dan kurikulum. Faktor ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum yang begitu cepat, sehingga sekolah di daerah masih belum mengoptimalkan implementasikan kurikulum.
Tiga faktor diatas berkontribusi besar dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat dari sector pendidikan. Saat ini (2022), IPM Provinsi Kalbar terbilang rendah karena berada di urutan 29/30 dari 34 Provinsi di Tanah Air dengan nilai 68;63 sedangkan nasional rata-rata sudah di atas 70.(72.29)
Sesuai dengan peran dan fungsinya, Dewan Pendidikan selama tahun 2022 telah melakukan berbagai kegiatan untuk berkontribusi pada peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat di bidang pendidikan.
Program diroganisir dalam empat komisi, yakni Komisi Pendidikan Dasar, Komisi Pendidikan Menegah, Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Komisi Pendidikan Keagamaan. Di luar program, Dewan Pendidikan dipercaya sebagai salah satu anggota Tim Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar Bidang Pendidikan 2023 -2025.
Fokus program Dewan Pendidikan tahun 2023 tetap pada isu IPM di bidang pengetahuan/pendidikan. Penghitungan IPM terkait dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan harapan lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 0,29 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 1,39 persen.
Rendahnya minat terhadap sekolah disebabkan oleh banyak faktor, misalnya sekolah dijejali dengan kegiatan belajar. Belajar menjadi beban, belajar dianggap tidak menarik. Selain itu, banyak peserta didik berhenti sekolah karena lebih tertarik bekerja dan langsung memperoleh uang dari pada menempuh pendidikan yang lama dan sulit. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi rendahnya minat sekolah ini diantaranya adalah sekolah gratis melalui Program Bantuan Pendidikan (beasiswa), atau sekolah bebas biaya untuk peserta didik di jenjang SMA, SMK dan SLB, anak putus sekolah (supaya menyambung/melanjutkan sekolah lagi). Sekolah bebas biaya ini termasuk di dalamnya adalah bantuan pakaian seragam, sepatu, tas, dan atribut untuk peserta didik yang orangtuanya tidak mampu.
Faktor lain di bidang pendidikan yang menjadi focus perhatian adalah (1). pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan; (2). peningkatkan kualitas guru dengan cara upskilling atau upgrading dan reskilling kompetensi guru agar dapat mencetak peserta didik yang memiliki daya saing tinggi; (3). penetapan sekolah penggerak dan pusat keunggulan; (4). peningkatan akreditasi sekolah agar kualitas pendidikan semakin meningkat.
Perlu terus diberikan perhatian pada penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan agar menjamin mata pelajaran dapat terlaksana dengan baik di kelas, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan pengetahuan serta kompetensi guru, rasio peserta didik terhadap guru tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
Terkait tingginya angka pernikahan anak di bawah usia 19 tahun di Kalbar (32,72 persen), masalah ini tidak dapat diselesaikan dari sektor pendidikan saja, tetapi terutama harus dari pihak keluarga, lingkungan dan masyarakat.
Kualitas dan kuantitas program Paket A, B, C oleh SKB dan PKBM memerlukan program khusus, termasuk pembiayaan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan bagi penduduk yang tidak berusia sekolah lagi. Misalnya, pemerintah mewajibkan sekolah mengirim siswa yang drop out (DO) ke PKBM untuk mengikuti paket A, B atau C agar angka putus sekolah menurun.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Gubernur Kalimantan Barat,”ujar Muhamad Ali, Ketua Dewan Pendidikan Kalbar.**