Mau tidak mau, suka atau tidak, proses belajar mengajar siswa harus dilakukan penilaian. Berdasarkan standar penilaian pendidikan, penilaian dilakukan oleh pendidik, sekolah dan pemerintah. Penilaian oleh Pemerintah diwujudkan melalui Ujian Nasional. Sejak tahun 2015/2016 Pemerintah melaksanakan Ujian dengan 2 (dua) cara, yaitu ujian dengan menggunakan kertas dan pensil (UNKP) dan ujian berbasis komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Computer Base Test (UN CBT). BSNP (2016) di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) menyatakan bahwa Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.
Visi dari diadakannya ujian nasional berbasis komputer atau UN CBT ini adalah (1). meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan Ujian nasional; (2). memperlancar proses pengadaan Ujian nasional; (3). hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orangtua dan sekolah.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.
Penyelenggaraan UNBK menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).
Dalam penyelenggaraan UNBK diperlukan Tim Teknis, Proktor dan Teknisi. Tim Teknis UNBK adalah petugas di provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan sebagai koordinator teknis dalam melakukan verifikasi sekolah/madrasah sebagai pelaksana UNBK, Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian, sedangkan Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) di sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK. Ketika penyelenggaraan UNBK, memungkinkan peserta Ujian diatur dalam sesi.
Tahapan UNBK dimulai dari persiapan, pengelolaan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi UN CBT, pendataan sekolah, verifikasi infrastruktur, penetapan sekolah dan penetapan jadwal UN CBT.
Pada tahap pengelolaan yang dilakukan antara lain : 1) pengelolaan personalia UN CBT yang meliputi kegiatan perencanaan penetapan kriteria proktor dan teknisi, perencanaan deskripsi pekerjaan proktor dan teknisi, penetapan proktor dan teknisi, pengorganisasian atau penugasan proktor dan teknisi serta pelatihan proktor dan teknisi, 2) pengelolaan sarana dan prasarana ujian nasional berbasis komputer atau UN CBT di SMA N 1 Wonosari yang meliputi kegiatan perencanaan pemenuhan kriteria persyaratan infrastruktur, pengadaan dan pendistribusian, 3) pengelolaan peserta didik ujian nasional berbasis komputer atau UN CBT di SMA N 1 Wonosari meliputi kegiatan perencanaan pendaftaran peserta didik, penempatan dan pembinaan berupa pelatihan, dan 4) pengelolaan sistem UN CBT.
Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan antara lain : 1) pelaksanaan pra ujian yang meliputi kegiatan penyiapan sistem UN CBT dan adanya latihan UN CBT kepada peserta didik, 2) pelaksanaan ujian, dan 3) pengolahan hasil pengerjaan siswa.
Secara nasional tahun 2017 yang mengikuti UNBK adalah: SMP/MTs : 11.096 sekolah, SMA/MA: 9652 sekolah, SMK: 9.829 sekolah. Total 30577 sekolah yang melaksanakan UNBK pada level SM dan SLTA (https://ubk.kemdikbud.go.id).
Pada tahun 2016 di Kalimantan Barat ada 26 sekolah yang melaksanakan UNBK, terdiri 2 SMA, dan 24 SMK. Pada tahun 2017 pelaksanaan UNBK diikuti 207 sekolah, yang terdiri dari 106 SMA dan 101 SMK. Pada tahun 2017 ada 25 SMP di Kalbar melaksanakan UNBK.
Pelaksanaan UNBK memerlukan persiapan yang lebih banyak dan kompleks dari pada UN menggunakan kertas dan pensil. Pelaksanaan UNBK memerlukan kerja sama degan pihak ketiga dan ketergantungan dengan listrik, jaringan, server, klien. Di samping itu juga diperlukan tenaga yang menangani UNBK, yaitu Proktor dan Teknisi.
Menurut Adam Zulfieekar (http://adamzu.blogspot.co.id) ada sejumlah dampak positif dan negatif pelaksanaan UNBK. Dampak positif dengan dilaksanakannya UNBK ialah:
1. Penghematan penggunaan media tulis hingga 100%
2. Penghematan biaya operasional Ujian Nasional mulai dari tingkat Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kab./Kota, hingga Dinas Pendidikan Provinsi
3. Optimalisasi pengawas ruangan di tingkat satuan pendidikan
4. Pemangkasan sistem birokrasi Ujian Nasional
5. Pengiriman data langsung dan terpusat
6. Minim terjadinya manipulasi jawaban
Sedangkan dampak negatifnya ialah sekolah harus menyediakan:
1. Penyiapan sarana komputer dan perlengkapannya
2. Harus terdiri dari tenaga ahli meliputi: proktor, dan teknisi
3. Instalasi jaringan dan sistem yang mumpuni
4. Listrik yang mampu mengcover pada saat UNBK berlangsung (alt:Genset/.UPS)
5. Jaringan internet yang mumpuni.
Survei UNBK Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, melaksanakan survei berkaitan dengan UNBK SMA dan SMP Tahun 2017. Survei diketuai oleh Drs. Sugiarto, M.Ed dan beranggotakan sejumlah anggota Dewan Pendidikan.
Ada empat tujuan dilaksanakannya survei tersebut. Pertama, memperoleh informasi sejauh mana persiapan UNBK (Sekolah, guru dan siswa); kedua, memperoleh informasi pelaksanaan UNBK, ketiga, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan UNBK,kelima memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan UNBK yang akan datang.
Manfaat surveri pelaksanaan UNBK SMA dan SMP Tahun 2017 ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait. Bagi guru : sebagai masukan dalam menyiapkan siswa mengikuti UNBK tahun-tahun berikutnya. Bagi sekolah: sebagai masukan dalam penyusunan program pembinaan guru dan sebagai masukan dalam penyusunan program sekolah pada tahun-tahun mendatang. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat survei ini (a). sebagai masukan dalam penyusunan program pembinaan guru; (b). sebagai masukan dalam penyusunan program Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi pada tahun-tahun berikutnya.
Pendekatan yang digunakan dalam survei ini adalah studi lapangan. Yakni kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam menjawab permasalahan yang memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dan objek yang diteliti, guna menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat data kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi.
Survei dilaksanakan pada bulan Mei, setelah UNBK, dan dilaksanakan di 7 kabupaten/ kota di Kalbar. Populasi survei adalah SMP dan SMA yang melaksanakan UNBK di Kalbar sebagai berikut.
No. Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SMP SMA Jumlah
1 Kota Pontianak 13 38 51
2 Kab. Mempawah 1 2 3
3 Kab. Kubu Raya 2 9 11
4 Kota Singkawang 4 9 13
5 Kab. Sambas 1 4 5
6 Kab. Bengkayang 0 5 5
7 Kab. Landak 0 4 4
8 Kab. Sanggau 0 2 2
9 Kab. Sekadau 1 2 3
10 Kab. Sintang 0 10 10
11 Kab. Melawi 1 0 1
12 Kab. Kapuas Hulu 1 6 7
13 Kab. Ketapang 0 11 11
14 Kab. Kayong Utara 1 4 5
Jumlah 25 106 131
(Sumber: Dinas Pendidikan Prov, Kalbar, 2017)
Dari populasi diatas maka diambil sejumlah sampel survei. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Pengambilan sampel dari Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan 10% maka diperoleh N sampel minimal sebanyak dua SMA dan SMP pelaksana UNBK tahun 2017.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih kab/kota berdasarkan keterjangkauan dan dana yang ada dari populasi yang ada pada 14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
Dari seluruh sampel responden yang ada, diidentifikasi Kab./Kota yang mempunyai SMP sebagai pelaksana UNBK tahun 2017, diperoleh 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dari 4 kab./kota tersebut dipilih 3 (tiga) yaitu: Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Sekadau, masing-masing diambil satu SMP. Hal ini dilakukan berkaitan dengan banyaknya SMA pelaksana UNBK tahun 2017 di Kab./kota tersebut. Ketiga SMP tersebut dapat mewakili sampel (SMP) yang ada.
Dari jumlah populasi diatas dengan sampel yang ditetapkan sebanyak 7 SMA dan SMP, maka sampel pada masing-masing Kab/Kota adalah sebagai berikut.
No. Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SMP SMA Jumlah
1 Sambas 1 2 3
2 Singkawang 1 2 3
3 Bengkayang – 3 3
4 Sekadau 1 2 3
5 Sintang – 3 3
6 Landak – 3 3
7 Kayong Utara – 3 3
Jumlah 3 18 21
Pengumpulan data untuk survei Pelaksanaan UNBK SMA dan SMP tahun 2017 dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada para Kepala Sekolah, Guru dan Siswa SMP dan SMA di tujuh kabupaten/kota tersebut. Di samping itu untuk memperkuat data maka dilakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Instrumen survei dibuat berdasarkan tujuan survei yang dijabarkan menjadi beberapa komponen dan indikator-indikator survei. Banyaknya pertanyaan pada kuesioner kepala sekolah sebanyak 60 butir, guru sebanyak 17 butir dan siswa 9 butir.
Untuk menambah atau memperluas pertanyaan pada kuesioner diberikan pedoman wawancara. Selain itu untuk mendukung data, apabila memungkinkan dikumpulkan dokumentasi yang terkait.
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam survei Pelaksanaan UNBK SMA dan SMP tahun 2017 adalah dengan teknik analisis deskriptif, yaitu melihat kecenderungan data menyebar yang tampak dari rerata (mean).
Survei Pelaksanaan UNBK SMA dan SMP tahun 2017 ini memiliki keterbatasan terutama berkaitan dengan pemilihan sampel studi yang hanya dilakukan di 7 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat, sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat merepresentasikan pendapat seluruh populasi di Provinsi Kalimantan Barat.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data studi lapangan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan UNBK tahun 2017, baik SMP maupun SMA berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam POS UN tahun 2017.
2. Tidak semua sekolah penyelenggara UNBK memiliki cukup komputer/laptop, namun Sekolah pelaksana UNBK mampu mengatasi kekurangannya. Di antaranya dengan cara meminjam laptop guru, siswa dan orang tua.
3. Walaupun sudah ada komitmen bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan PLN setempat, namun masih terjadi pemadaman listrik. Untuk mengantisipasi terjadinya listrik padam, beberapa Sekolah penyelenggara menyiapkan genset.
Dari kesimpulan survei ini, Dewan Pendidikan menyampaikan empat rekomendasi. Pertama, penetapan sekolah penyelenggara UNBK hendaknya jauh hari, sehingga sekolah dapat menyiapkan diri lebih baik. Kedua, untuk kelancaran pelaksanaan UNBK, hendaknya ketersediaan energi listrik dijamin. Ketiga, jaringan internet hendaknya benar-benar disiapkan sehingga tidak mengganggu kelancaran UNBK. Keempat, kepala daerah diharapkan merencanakan dan merealisasikan kebijakan anggaran dalam APBD untuk pengadaan komputer/laptop dan genset.