Dunia pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat setidaknya menghadapi tiga tantangan/masalah yang kompleks. Pertama, faktor gografis dan bentang alam yang luas menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan pendidikan didaerah. Hal ini berdampak pada (1). penyebaran tenaga kependidikan yang tidak merata disebuah wilayah, (2). penyebaran sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah dan penunjang pendidikan; (3). rentang kendali dan koordinasi yang terbatas karena faktor alam sepertidaerah yang terisolir karena infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga informasi terkini tentang pendidikan menjadi terhambat.
Kedua, faktor sumberdaya manusia. Faktor ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama, kuantitas: kekurangan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhikualifikasi tenaga kependidikan menjadi faktor permasalahan pendidikandi Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, kualitas: daerah yang terisolir sangat rentan akan kekurangan tenaga kependidikan yang sesuai kualifikasi pendidik dan jenjang kependidkan Strata 1 sesuai amanat UU N0 20 SISDIKNAS Tahun 2003dan UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Ketiga, faktor kebijakan dan kurikulum. Faktor ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum yang begitu cepat, sehingga sekolah di daerah masih belum mengoptimalkan implementasikan kurikulum.
Tiga faktor diatas berkontribusi besar dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat dari sector pendidikan. Saat ini (2022), IPM Provinsi Kalbar terbilang rendah karena berada di urutan 29/30 dari 34 Provinsi di Tanah Air dengan nilai 68;63 sedangkan nasional rata-rata sudah di atas 70.(72.29)
Itulah sepintas “wajah” dunia pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2022. Tentu banyak perbaikan dan kemajuan disbanding tahun-tahun sebelumnya; namun juga masih banyak hal-hal di bidang pendidikan dan kebudayaan yang harus dibereskan, diselesaikan agar IPM Kalbar, khususnya dari sektor pendidikan dapat meningkat.
Refleksi Dewan Pendidikan 2022
Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan siaran pers untuk menyampaikan refleksi pendidikan tahun 2022 dan outlook 2023 di Kalimantan Barat. Kegiatan dilaksanakan di Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Jalan Sutan Syahrir, Kamis 15 Desember 2022. Diawali laporan ketua Panitia Edi Petebang, dilanjutkan presentasi oleh Ketua Dewan Pendidikan Muhamad Ali dan respon/tanggapan dari Kabid SMK, Samsuni serta tanya jawab. Berikut refleksi dan outlook pendidikan di Kalimantan Barat selengkapnya dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar.
Pada tahun 2022 Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (DPPKB) telah melakukan serangkaian kegiatan program. Program telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi berdasarkan komisi-komisi. Terdapat 4 komisi yang berada di dalam DPPKB, yaitu Komisi Pendidikan Dasar (Komisi Dikdas), Komisi Pendidikan Menegah (Komisi Dikmen), Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Komisi PAUD/Dikmas), dan Komisi Pendidikan Keagamaan. Selain itu pada tahun 2022 Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyelesaikan tugas sebagai salah satu anggota Tim Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar dalam merumuskan Dokumen Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar Bidang Pendidikan 2023 -2025.
1. Komisi Pendidikan Dasar (Komisi Dikdas)
Komisi Dikdas telah melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data lapangan mengenai Kurikulum Merdeka dan Pendidikan Multikultur di tingkat Sekolah Dasar. Pengumpulan data lapangan ini dilakukan dengan pendekatan kunjungan kerja (site visit) di beberapa sekolah yang dipilih dan serta pertemuan-pertemuan dengan pejabat di lingkungan dinas pendidikan serta dewan pendidikan di Kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau.
Pertemuan secara khusus dan istimewa dilakukan dengan bupati/wakil bupati Sintang, Melawi dan Sekadau. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka belum bisa dilaksanakan di daerah-daerah. Kurikulum Merdeka ini dianggap masih sangat baru, perlu sosialisasi, perlu pelatihan atau pendampingan untuk guru-guru. Pendidikan multikultur, terutama di sekolah-sekolah negeri telah berjalan cukup baik karena intake atau input peserta didik berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Pendidikan multikultur ini belum dilaksanakan secara ekstrakurikuler karena memerlukan perencanaan di tingkat atau unit Satuan pendidikan masing-masing.
2. Komisi Pendidikan Menengah (Komisi Dikmen)
Komisi Dikmen mempunyai program-progran yang tekah berhasil dilaksanakan selama tahun 2022. Diantaranya adalah Survey Lapangan Dalam Rangka Memperoleh Data dan Permasalahan Tentang Lembaga Sertifikasi Provesi Pihak I (LSP PI) Tahun 2022 di SMTI Pontianak, SMKN 1 Sintang, SMKN 2 Singkawang, SMKN 4, SMKN 7, SMK Bina Dharma, SUPM Pontianak, SMKN 2 Singkawang, SMKN 1 dan SMKN 2 Ketapang, dan SMKN 1 Kayong Utara. Secara istimewa, survey lapangan di kota Singkawang telah difasilitasi oleh Wali Kota Singkawang, Tjai Tju Mie.
Selain itu, Komisi Dikmen juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. FGD dihadiri oleh Kepala Dinas dan Jajaran Dinas Pendidiian dan Kebudayaan, para Kepala SMK, baik negeri maupun Swasta secara keterwakilan dari hampir semua Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. FGD dilaksanakan dengan memadukan mode daring dan luring. Hasil survey dan FGD menyimpulkan bahwa masih diperlukan lebih banyak lagi Lembaga dan asesor LSP P1 untuk melakukan sertifikasi keahlian khusus di SMK.
3. Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Komisi PAUD/Dikmas)
Komisi PAUD/Dikmas melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Revitalisasi Pendidikan Kesetaraan Untuk Percepatan Peningkatan IPM Kalimantan Barat Melalui Program PERWIRA DIKTARA (Perintis Kewirausahaan berPendidikan Kesetaraan). FGD ini dilakukan di kantor Bupati Sintang, Melawi dan Sekadau, dan dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perwakilan Sekolah sasaran survey pengumpulan data/informasi.
Tim FGD bertemu dan beraudiensi langsung dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang, Bupati Melawi dan jajaran, serta Bupati Sekadau dan jajarannya. Hasil dan informasi dari FGD menyimpulkan bahwa perlu revitalisasi pendidikan kesetaraan untuk percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat, termasuk diantaranya adalah melalui program Perwira Diktara.
4. Komisi Pendidikan Keagamaan
Komisi Pendidikan Keagamaan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat juga telah sukses melaksanakan programnya di tahun 2022 ini. Komisi Pendidikan Keagamaan melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Maestro Pontianak, dan dihadiri oleh para Pembina Masyarakat dari Pembimas, yaitu Pembimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, perwakilan yayasan dan sekolah yayasan. Tema FGD adalah ‘Kontribusi Lembaga Pendidikan Keagamaan Untuk Meningkatkan Indeks Pembagunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat’.
Pemateri FGD ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat dan Prof. Dr. Wiliam Chang. Terlepas dari begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Lembaga keagamaan dan Yayasan serta sekolah-sekolah Yayasan dan madrasah, FGD ini bersepakat menyimpulkan bahwa Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap pembangunan dan pemberdayaan pendidikan, khsususnya di Kalimantan Barat.
Outlook Pendidikan 2023
Outlook (tampilan) isu Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2023 tetap tak bergeser dari persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penghitungan IPM terkait dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan harapan lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 0,29 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 1,39 persen.
Permasalahan dimensi pengetahuan di Kalimantan Barat yang mempengaruhi peningkatan IPM meliputi (1). keterbatasan akses, (2). rendahnya minat sekolah, (3). tingginya angka pernikahan anak, (4). kualitas dan kuantitas program Paket A, B, C oleh SKB dan PKBM. Keterbatasan akses ini disebabkan oleh lokasi tempat tinggal peserta didik berada jauh dari satuan pendidikan. Solusi yang diusulkan adalah perbaikan akses (sarana jalan, transportasi) dan penyediaan/pengadaan asrama di lokasi satuan pendidikan.
Lebih lanjut, rendahnya minat terhadap sekolah disebabkan oleh banyak faktor, misalnya sekolah dijejali dengan kegiatan belajar. Belajar menjadi beban, belajar dianggap tidak menarik. Selain itu, banyak peserta didik berhenti sekolah karena lebih tertarik bekerja dan langsung memperoleh uang dari pada menempuh pendidikan yang lama dan sulit. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi rendahnya minat sekolah ini diantaranya adalah Sekolah Gratis melalui Program Bantuan Pendidikan (Beasiswa), atau sekolah bebas biaya untuk peserta didik di jenjang SMA, SMK dan SLB, anak putus sekolah (supaya menyambung/melanjutkan sekolah lagi). Sekolah bebas biaya ini termasuk di dalamnya adalah bantuan pakaian seragam, sepatu, tas, dan atribut untuk peserta didik yang orangtuanya tidak mampu.
Selain itu, tampilan isu Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan, peningkatkan kualitas guru dengan cara upskilling atau upgrading dan reskilling kompetensi guru agar dapat mencetak peserta didik yang memiliki daya saing tinggi, penetapan sekolah penggerak dan pusat keunggulan, serta peningkatan akreditasi sekolah, agar kualitas pendidikan semakin meningkat.
Sebagai tambahan, Outlook pendidikan di Kalimantan Barat yang perlu terus diberikan perhatian adalah penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan agar menjamin mata pelajaran dapat terlaksana dengan baik di kelas, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan pengetahuan serta kompetensi guru, rasio peserta didik terhadap guru tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
Tingginya Angka Pernikahan Anak di bawah usia 19 tahun di provinsi Kalimantan Barat masih relatif tinggi, yaitu sebesar 32,72 persen. Di antara 100 perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin terdapat 38 yang usia perkawinan pertamanya di bawah 19 tahun. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dari sektor pendidikan saja, tetatpi terutama harus dari pihak keluarga, lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh, kualitas dan kuantitas program Paket A, B, C oleh SKB dan PKBM memerlukan program khusus, termasuk pembiayaan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan bagi penduduk yang tidak berusia sekolah lagi.
Di samping itu pada tahun 2023 DPPKB bersama dengan Diknasbud Prov Kalbar, akan menerbitkan buku tentang lingkungan hidup ini bertujuan untuk mendukung dan mengimplentasikan instruksi gubernur Kalimantan yang yang mewajibkan seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Barat untuk melakukan penghijauan dengan menanam pohon setiap sekolah.**