A. VISI
Menjadikan DPP Kalbar sebagai “Mitra Independen dalam Mewujudkan Kalbar Cerdas”
B. MISI
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Tujuan :
Menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu melalui:
– Forum Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
– Forum diskusi terfokus dengan pakar pendidikan.
– Seminar kependidikan.
– Temu wicara.
2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat.
C. MISI KOMISI-KOMISI DPPKB
1. Komisi PAUDNI
a. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya memotivasi masyarakat untuk mengenalkan lembaga pendidikan kepada anak sejak anak usia dini.
b. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya mengenalkan kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus sejak anak usia dini.
c. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya mendorong penyelenggaraan PAUD dengan tenaga kependidikan yang profesional.
d. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mendorong pendidikan nonformal dan informal melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kompetensi.
e. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya mendorong peran pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal secara merata dan berkeadilan.
f. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk mengurangi jumlah keaksaraan fungsional (KF).
g.
2. Komisi Dikdasmen
a. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya terwujudnya pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar optimal penyelenggaraan pendidikan.
b. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada dimensi multikultural untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani.
c. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya mendorong terwujudnya budaya sehat dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus.
d. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya mengoptimalkan peran setiap satuan pendidikan dalam memberikan arahan tentang rencana kelanjutan pendidikan (ke sekolah umum / sekolah kejuruan / akademi / pendidikan tinggi vokasi).
3. Komisi Pendidikan Tinggi
a. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan, serta mediasi pada upaya bersistem dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, baik yang berbasis vokasi maupun akademis melalui penyediaan teknologi basis data spasial yang akurat.
b. Mendorong terbentuknya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pelayanan prima untuk semua lapisan masyarakat, sehingga terwujud pemerataan hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi
4. Komisi Pendidikan Keagamaan
a. Memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrolan serta mediasi pada upaya meningkatkan penyelenggaran pendidikan keagamaan yang berwawasan multikulturalisme untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia.
b. Mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang religius dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang bersendikan pada kesamaan nilai-nilai universal.